JAKARTA— Ribuan petani memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 dengan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti revisi Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, dan menuntut agar revisi tersebut benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
Ketua Pelaksana Peringatan Hari Pangan Sedunia Serikat Petani Indonesia (SPI), Angga Fajar, mengatakan aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah di tanah air. Agenda aksi mencakup dialog nasional, mobilisasi massa, serta kampanye menolak dominasi korporasi pangan internasional dalam urusan pangan dan pertanian di Indonesia.
Baca Juga: Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Batu Bara Tanam Pohon Pisang sebagai Bentuk Protes "Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) 2025, Indonesia menempati peringkat 70 dengan skor 14,6, yang berarti berada di tingkat kelaparan sedang," ujar Angga. Ia menambahkan, angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lain, seperti Vietnam (11,1), Filipina (13,4), dan Thailand (9,7).
Menurut Angga, dua faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kelaparan adalah tingginya angka stunting (22,6%) dan kekurangan gizi (8,6%) pada anak-anak di bawah lima tahun. Hal ini, lanjutnya, disebabkan penguasaan tanah subur dan hutan oleh korporasi besar untuk ekspor dan proyek skala besar, sementara petani lokal mayoritas memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.
Data BPS menunjukkan, impor beras, kedelai, dan gula dari 2017-2024 terus meningkat. Pada 2024, impor beras mencapai 4,5 juta ton, sedangkan impor kedelai menyentuh 2,6 juta ton per tahun. Angka ini mencerminkan lemahnya kedaulatan pangan nasional dan ketergantungan pada pasar global.Menanggapi hal tersebut, SPI menekankan reforma agraria sebagai kunci terciptanya sistem pangan berdaulat. "Tanah untuk petani berarti pangan untuk bangsa," kata Angga.
SPI menyerahkan enam tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:- Menyelesaikan konflik agraria dan menghentikan kriminalisasi petani.- Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).- Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria agar sejalan dengan kedaulatan pangan.- Merevisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi untuk memperkuat petani dan masyarakat adat.- Mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai memperlebar ketimpangan agraria dan ketergantungan pangan impor.- Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani.Selain itu, SPI menegaskan enam syarat utama kedaulatan pangan: redistribusi tanah kepada petani gurem dan masyarakat adat, transformasi sistem pertanian menjadi agroekologi, orientasi produksi pangan untuk kebutuhan domestik, pengendalian harga pangan oleh negara, penguatan koperasi petani, dan kelembagaan pangan yang mendukung kedaulatan nasional.
Dengan aksi ini, SPI berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dapat memenuhi tuntutan yang telah disampaikan pada Hari Tani Nasional 24 September 2025 dan memastikan keberlanjutan kebijakan reforma agraria serta kedaulatan pangan di Indonesia.*
(cb/m006) Baca Juga: Empat Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2026 dan Penyertaan Modal Pusat Kebudayaan Bali