JAKARTA— Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bersama TNI telah memblokir akses keluar-masuk Pulau Bangka dan Belitung (Babel) untuk memantau kegiatan pertambangan timah di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan menyusul laporan adanya sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 80% produksi timah nasional.
"Saya katakan ini harus dihentikan," ujar Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025, dikutip Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Ashanty Bantah Rampas Aset Mantan Karyawan Presiden menambahkan, pemerintah saat ini tengah melaksanakan program pelatihan militer menggunakan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone di kawasan Babel. "Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa pengawasan kami," tegasnya.Prabowo juga mengungkapkan operasi penertiban telah berhasil menyita kapal sampan yang membawa batangan timah dan logam tanah jarang. Menurutnya, langkah ini diperkirakan menyelamatkan negara dari kerugian senilai beberapa miliar dolar.
Ia optimistis, produksi timah tahun depan bisa kembali ke posisi normal bahkan meningkat tiga hingga empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.Selain persoalan tambang timah, Prabowo menyoroti praktik perkebunan sawit ilegal yang selama ini menjadi masalah pemerintahan terdahulu. Menurutnya, terdapat sekitar 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
"Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP untuk melakukan investigasi. Jika ada pelanggaran, cabut konsesinya," ujarnya.Hingga saat ini, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal. Meski demikian, terdapat dua perkebunan yang masih sulit ditindak meski sudah ada putusan Mahkamah Agung.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar dalam menegakkan hukum dan memulihkan aset negara."Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara agar aman masuk ke lokasi dan melakukan penyitaan. 100 ribu hektare berhasil kita ambil alih tanpa kendala," katanya.
Langkah-langkah tegas pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum, memulihkan aset negara, dan meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini dikuasai praktik ilegal.*
(cb/m006) Baca Juga: HUT ke-80 TNI Dirayakan Besok, Akses ke Tugu Monas Ditutup Sementara