JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan.
Dalam pidatonya pada puncak Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Minggu (29/9/2025), Prabowo menyampaikan kekesalannya terhadap para koruptor yang dinilai semakin lihai menyamarkan tindak kejahatannya.
"Koruptor itu luar biasa lihainya. Korupsi yang paling besar adalah yang seolah-olah legal, tetapi sebenarnya nyolong. Ini biasanya dilakukan orang-orang pintar. Repotnya, orang pintar itu sering pintar nyolong," ujar Prabowo di hadapan ribuan kader PKS yang hadir.
Baca Juga: Prabowo: Tak Ada Lagi Kader Gerindra Cari Proyek di Kementerian! Prabowo menyebut praktik
korupsi kerap dilakukan secara terselubung dengan nilai yang sangat besar.
Ia mengungkapkan, beberapa kasus menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
"Ada yang nyolong Rp2 triliun, ada yang nyolong Rp3 triliun. Dan yang seperti ini sulit dilacak karena dibungkus seolah legal," tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kejahatan yang merugikan keuangan negara, terutama di masa kepemimpinannya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyinggung nasib para jurnalis yang, menurutnya, ikut terdampak oleh sistem yang belum sepenuhnya bersih dari korupsi.
"Saya yakin, di dalam hati wartawan-wartawan itu merasakan apa yang saya katakan karena wartawan pun penghasilannya kecil. Benar? Yang banyak duitnya mungkin bos-bos kalian," ujar Prabowo disambut tepuk tangan riuh dari peserta Munas.
Pidato Prabowo dalam forum Munas PKS kali ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan akan terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di semua sektor, termasuk memperbaiki sistem agar tidak memberi celah bagi korupsi berkedok legalitas.
Sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kader partai, termasuk dari partainya sendiri, yang berusaha mencari proyek ke kementerian.
Ia menyebut, seluruh bentuk penyimpangan, baik terang-terangan maupun terselubung, harus dihentikan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*