MEDAN — Kebijakan kontroversial Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini, langkahnya menghentikan dan merazia langsung truk-truk berpelat Aceh (BL) di wilayah Kabupaten Langkat, Sumut, memicu kemarahan publik—khususnya di Provinsi Aceh.Video aksi Bobby yang viral di media sosial pada Minggu, 28 September 2025, memperlihatkan sang gubernur turun langsung ke jalan dan menghentikan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor BL. Dalihnya: penertiban distribusi logistik lintas wilayah. Namun, alih-alih diapresiasi, aksi itu justru memantik amarah dan tudingan diskriminatif.Tak butuh waktu lama, kritik deras pun mengalir. Salah satu yang paling vokal adalah anggota Komisi III
DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil. Dalam pernyataan tegasnya di Gedung
DPR RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025), Nasir menyebut tindakan Bobby bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antar daerah.
Baca Juga: Raih Kemenangan Perdana di Championship Liga 2, Bobby Nasution Apresiasi Daya Juang PSMS "Ini kebijakan blunder. Gubernur Sumut jangan buat blunder lagi. Malu!" tegas Nasir dengan nada tinggi.
"STNK Itu Produk Nasional, Bukan Daerah!"Nasir mempertanyakan legalitas razia yang dilakukan langsung oleh
Bobby Nasution. Apalagi menyasar kendaraan dari provinsi lain yang memiliki dokumen resmi. Ia menegaskan, selama STNK kendaraan masih berlaku dan sah, maka truk berpelat Aceh berhak melintas di seluruh wilayah Indonesia."Tanya Gubernur Sumut, STNK itu produk hukum nasional atau daerah? Apa dia masih akui Merah Putih sebagai bendera negara? Jangan bikin kebijakan yang mengingkari dasar negara!" sindir Nasir tajam.Menurut politisi asal Aceh itu, tindakan Gubernur Sumut merupakan bentuk diskriminasi yang inkonstitusional, serta merusak prinsip kesatuan negara.
Masih Panas Isu Pulau, Kini Tambah Masalah TrukNasir juga mengingatkan bahwa hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara belum sepenuhnya pulih pasca konflik tapal batas yang melibatkan empat pulau yang diklaim kedua provinsi. Situasi yang masih rawan itu, menurutnya, kini diperkeruh lagi dengan insiden razia truk ini."Belum selesai soal pulau, sekarang bikin ulah soal kendaraan. Ini bisa jadi bara api. Bahaya kalau rakyat kecil atau pengusaha saling bentrok," katanya mengingatkan.
Desak Polisi Ambil Langkah Hukum