GORONTALO - Ratusan guru honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (
BKN) menyampaikan keresahan mereka di rumah dinas jabatan Gubernur
Gorontalo, Jumat (26/9/2025). Kehadiran mereka disambut hangat oleh Gubernur
Gorontalo Gusnar Ismail yang menanggapi aspirasi tersebut dengan penuh perhatian."Ratusan guru honorer non-database mendatangi rumah dinas gubernur. Kehadiran mereka disambut hangat dan penuh antusias oleh gubernur. Mereka datang membawa aspirasi dan harapan agar dibantu dari kondisi sulit akibat tidak masuk dalam database pegawai pemerintah," ujar juru bicara gubernur, Alvian Mato.Salah satu guru honorer non-database
BKN, Rosna, mengaku resah akan nasibnya karena statusnya yang tidak masuk database
BKN meski telah menjadi guru penggerak. "Saya resah dan khawatir akan dirumahkan, jika kelak pemerintah pusat hanya mengakomodir guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (
PPPK)," kata Rosna.
Baca Juga: Pemprov Bali Raih 4 Penghargaan di Stellar Workplace Award 2025 Menanggapi keresahan tersebut, Alvian menyampaikan gubernur menaruh perhatian serius terhadap nasib guru-guru non-database yang telah mengabdi mencerdaskan anak bangsa. Namun, kewenangan pengangkatan
ASN dan alih status pegawai berada di pemerintah pusat, sehingga gubernur akan mengusulkan dan menyurati masalah ini ke kementerian terkait.Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Gorontalo, Rusli Nusi, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan pemerintah daerah mengupayakan kesejahteraan guru non-
ASN non-database melalui dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.Meski demikian, dana BOS hanya diperuntukkan bagi guru yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi
Gorontalo.Ratusan guru honorer berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar status mereka diakomodir, sehingga tidak kehilangan pekerjaan dan tetap dapat mengabdi bagi pendidikan anak bangsa.*(jp/j006)