JAKARTA — Kekosongan jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (
BUMN) setelah ditinggal
Erick Thohir memicu perdebatan mengenai relevansi keberadaan kementerian tersebut di era pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, Presiden belum menetapkan sosok pengganti Erick yang telah dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (
Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo pada Rabu, 17 September 2025.Pengamat
BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyebut situasi ini sebagai momentum penting untuk meninjau ulang fungsi dan urgensi keberadaan Kementerian
BUMN.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Negara di 2025 Ia bahkan menilai lembaga tersebut berpotensi untuk dilebur atau dibubarkan."Peluang Kementerian
BUMN setelah tidak ada lagi menterinya, tentu bisa tiga kemungkinan: tetap berdiri dengan menteri baru, dilebur dengan
Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara), atau dibubarkan," ujar Herry, Kamis (18/9/2025).Lebih lanjut, Herry merujuk pada Undang-Undang
BUMN, khususnya Pasal 4A ayat (5), yang menyatakan bahwa
BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas privat. Karena itu, menurutnya, peran kementerian sebagai regulator khusus
BUMN dianggap tidak lagi relevan."Jika
BUMN sudah diperlakukan seperti korporasi swasta, maka regulasi dari Kementerian
BUMN tidak lagi diperlukan. Artinya, Presiden punya dasar hukum kuat untuk membubarkan kementerian tersebut," tambahnya.