PAPUA TENGAH— Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (
DOB)
Mapia Raya kembali menuai kritik. Aksi damai yang digelar oleh mahasiswa dari Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) bersama Relawan Perjuangan Masyarakat Sipil
Mapia Tota Wau (RPM SIMAPITOWA) mendapat respons cepat dari
DPRK Dogiyai melalui pembentukan Panitia Khusus (
Pansus) untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.Namun, langkah tersebut justru menimbulkan polemik.
Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapsel Dukung Pembentukan Pansus, Respon Tuntutan Warga Angkola Timur dan Sipirok Sejumlah pihak, terutama dari kalangan tokoh masyarakat
Mapia, menilai pembentukan
Pansus dilakukan secara tertutup tanpa pelibatan representasi masyarakat asli
Mapia.Tokoh pemuda
Mapia, Melianus Magai, mengkritik keras langkah
DPRK Dogiyai yang dinilai tidak inklusif dalam menyusun komposisi keanggotaan
Pansus. Ia menegaskan bahwa masyarakat
Mapia, yang akan terdampak langsung oleh pemekaran, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan."Kami melihat seluruh anggota
Pansus berasal dari lembaga formal. Tokoh pemuda, tokoh agama, perempuan, dan intelektual dari
Mapia belum ikut serta," ujar Melianus, Selasa (16/9/2025).Ia menilai ketidakterlibatan masyarakat
Mapia merupakan indikasi bahwa proses pemekaran tidak berpihak pada kepentingan lokal.