JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk komisi khusus untuk evaluasi dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menyusul seruan dari kelompok masyarakat sipil Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki institusi kepolisian dan menanggapi berbagai dinamika sosial yang terjadi belakangan ini.
Pengumuman tersebut disampaikan usai pertemuan antara Presiden Prabowo dan perwakilan GNB pada Kamis malam, 11 September 2025, di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, GNB menyuarakan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian demi mengembalikan kepercayaan publik.
"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasikepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasikepolisian," kata Gomar Gultom, eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), kepada media usai pertemuan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa Presiden Prabowo sebenarnya sudah lebih dulu menginisiasi rencana reformasiPolri, bahkan sebelum didorong secara formal oleh GNB.
"Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," ujar Nasaruddin.
Selain reformasi internal Polri, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna menyelidiki secara tuntas rangkaian kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus dan 28–30 Agustus 2025 di Jakarta serta sejumlah daerah lain.
"Presiden menyetujui pembentukan itu [komisi investigasi independen]. Detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata mantan Menteri Agama dan anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin.
Investigasi ini diharapkan dapat mengungkap akar persoalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang menimbulkan korban serta kerusakan fasilitas publik tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Lukman juga menyampaikan aspirasi GNB agar aktivis dan pelajar yang masih ditahan akibat aksi protes pada Agustus lalu segera dibebaskan.
Ia menilai, penahanan tersebut berpotensi merusak masa depan pendidikan para pelajar yang terlibat.