JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaporkan influencer dan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, ke kepolisian tidak perlu dilanjutkan. Ia menyebut tindakan tersebut tidak memiliki landasan hukum (legal standing) dan bertentangan dengan semangat konstitusi serta prinsip demokrasi.
"Saya menilai tak perlu dilanjutkan, karena rencana pelaporan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU TNI, dan Putusan MK Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024," tegas Abdullah di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Tidak Berlaku untuk Institusi
Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, dugaan pencemaran nama baik tidak berlaku untuk institusi negara. Oleh sebab itu, TNI tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pelapor dalam kasus terhadap warga sipil, apalagi menyangkut ekspresi pendapat di ruang publik.
"Rencana ini bisa mempersempit ruang demokrasi. Masyarakat bisa takut menyampaikan pendapatnya, padahal menyuarakan aspirasi adalah hak yang dijamin oleh undang-undang," ucap legislator asal Dapil Jateng VI tersebut.
TNI Harus Profesional dan Hormati Supremasi Sipil
Abdullah juga menyerukan agar seluruh pihak, termasuk TNI, menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi kritik publik.
"TNI harus tetap profesional, menghormati supremasi sipil, menghormati hak asasi manusia, dan berpegang pada jati diri bangsa," pungkasnya.
Awal Mula Rencana Pelaporan TNI
Rencana pelaporan TNI terhadap Ferry Irwandi mencuat setelah Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI, dan Kapuspen TNI mendatangi Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025). Mereka menyampaikan hasil patroli siber yang disebut menemukan dugaan pidana dalam konten-konten Ferry.
Ferry Irwandi dikenal sebagai aktivis digital dan eks PNS Kementerian Keuangan, yang kini aktif menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam serangkaian aksi unjuk rasa nasional sejak akhir Agustus 2025.