JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran legalitas organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Keputusan ini diambil usai menerima jajaran pengurus baru PWI hasil Kongres 2025, yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih Akhmad Munir, Kamis (11/9/2025) di Jakarta.
Langkah ini menandai titik terang setelah hampir satu tahun lamanya administrasi PWI diblokir akibat dualisme kepemimpinan yang terjadi sebelumnya. Kini, dengan penandatanganan disposisi oleh Menkumham, organisasi wartawan tertua di Indonesia itu kembali memiliki pijakan hukum yang sah.
"Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025," ujar Akhmad Munir usai pertemuan.
Sebagaimana diketahui, Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan di Gedung BPPTIK Kominfo, Cikarang, Bekasi, pada 30 Agustus 2025. Terpilihnya Munir menjadi penanda berakhirnya konflik internal dan mengawali babak baru bagi PWI.
Munir menekankan bahwa penyelesaian masalah legalitas adalah prioritas utama agar roda organisasi bisa segera bergerak kembali.
"Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Ini sangat krusial," tambahnya.
Dengan dibukanya kembali akses administrasi oleh Kemenkumham, Munir optimis PWI akan kembali solid dan profesional dalam menjalankan fungsi organisasi serta mengawal kemerdekaan pers di Indonesia.
"Semoga ini menjadi langkah awal kebangkitan PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia. Terima kasih kepada Pak Menteri atas dukungan dan kepercayaannya," pungkas Munir.
Pembukaan blokir sistem administrasi ini disambut antusias oleh seluruh jajaran pengurus PWI Pusat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kebebasan pers dan penguatan organisasi profesi wartawan di Tanah Air.