JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Ia menilai, sebagai pejabat publik, Purbaya seharusnya lebih bijak dan tidak terkesan arogan dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Cholil kepada wartawan usai menghadiri wisuda Universitas Al Ghazali (UAG) di Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025), menyusul kontroversi ucapan Purbaya terkait tuntutan 17+8 rakyat, yang sempat menyebut aspirasi tersebut berasal dari "sebagian kecil rakyat".
"Masyarakat ini cara menerimanya beda-beda, sehingga komunikasinya jangan terkesan arogan, cukup dari kebijakannya saja yang dirasakan oleh rakyat," ujar Cholil.
Menurutnya, ketika seseorang menjabat sebagai pejabat publik, maka seluruh perkataannya akan menjadi sorotan. Ia membandingkan masa sebelum dan sesudah Purbaya menjabat sebagai Menkeu.
"Dulu mungkin ketika jadi Ketua LPS tidak banyak yang menyoroti. Tapi sekarang, apapun ucapannya akan direspons publik," tambahnya.
Cholil juga mengingatkan, bahwa pejabat publik sejatinya adalah "milik rakyat", yang artinya harus siap menerima kritik, sorotan, dan masukan dari masyarakat.
"Ketika jadi pejabat, maka publik berhak menyoroti dan menanggapi. Itu bagian dari demokrasi," tegasnya.
Menanggapi kontroversi yang muncul, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ia menyatakan bahwa maksud dari ucapannya adalah untuk menyoroti kondisi ekonomi yang membuat banyak masyarakat tertekan.
"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Saya juga belajar dari ini, dan akan saya perbaiki," ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (9/9).
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai solusi nyata terhadap keresahan masyarakat.*
(d/j006)