MEDAN – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional berkelanjutan sekaligus melanjutkan program Asta Cita Presiden, jajaran Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan dan Lapas di wilayah Tanjung Gusta, Medan, melaksanakan kegiatan penanaman 5.000 pohon kelapa, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap ketahanan pangan dan penguatan peran pemasyarakatan dalam sektor pertanian produktif.
Penanaman dilakukan secara simbolis di lahan kosong yang berada di depan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dan diikuti oleh berbagai unsur pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta warga binaan.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan, Herry Suhasmin, menyampaikan bahwa penanaman pohon kelapa ini merupakan bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis institusi, yang pusat pengembangannya berada di Nusakambangan.
"Untuk wilayah Sumatera Utara, total sekitar 5.000 pohon kelapa kita tanam. Sementara di Nusakambangan sendiri, jumlahnya mencapai 36 ribu pohon," ungkap Herry kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pohon kelapa yang ditanam tidak hanya bertujuan sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai media pelatihan bagi warga binaan dalam bidang budidaya pertanian.
"Kami harapkan, kelak hasil pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan langsung oleh warga binaan untuk konsumsi, sekaligus menjadi sarana pelatihan keterampilan pertanian," tambahnya.
Kegiatan penanaman ini melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan di bawah koordinasi Ditjenpas Sumut, termasuk Rutan Kelas I Medan, Lapas Khusus Anak Kelas I Medan, Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, Bapas Kelas I Medan, serta unsur dari Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang.
Kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemasyarakatan dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional berbasis lingkungan dan pemberdayaan sumber daya manusia.*