JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik standar ganda dalam penerapan hukum internasional saat berbicara dalam BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin malam (8/9/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Prabowo mengajak negara-negara berkembang untuk memperkuat solidaritas menghadapi ketimpangan global yang kian nyata.
Pertemuan yang digelar secara daring itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota dan mitra BRICS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025, serta perwakilan dari India dan Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengkritik keras pola relasi internasional yang dinilainya semakin timpang.
Ia menyebut hukum internasional sering diabaikan demi kepentingan negara-negara besar.
"Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional setiap hari diabaikan," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dominasi negara kuat atas tatanan global saat ini telah menyebabkan negara-negara kecil menjadi korban intimidasi ekonomi maupun politik.
Ia juga menyoroti penggunaan instrumen perdagangan dan keuangan sebagai senjata geopolitik.
"Di mana yang berkuasa adalah yang benar, negara kecil terintimidasi, perdagangan dan keuangan menjadi senjata. Kami menilai saat ini saatnya BRICS untuk terus berkembang," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya BRICS sebagai kekuatan global baru.
Ia memaparkan bahwa koalisi negara-negara BRICS saat ini mewakili lebih dari 55% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
"BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, populasi terbanyak, pasar terbesar, dan sumber daya alam paling kritis. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang," jelasnya.