JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seluruh proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada Desember 2025.
Termasuk di antaranya pembangunan Istana Wakil Presiden, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan masjid kawasan inti pusat pemerintahan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, dalam keterangannya usai meninjau proyek perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Polda Metro di Jakarta, Senin (8/9/2025).
"Multiyears contract (MYC) IKN kami masih berproses. Kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Cipta Karya ditargetkan selesai pada Desember 2025," ujar Dewi.
Meski sebagian besar proyek akan dituntaskan tahun depan, terdapat sejumlah pekerjaan yang masih akan berlanjut pada 2026, salah satunya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"Kecuali beberapa paket pekerjaan seperti IPAL yang memang bersifat berkelanjutan, itu masih akan kami tindak lanjuti," tambahnya.
Sejalan dengan pembangunan di IKN, Kementerian PUPR juga mempercepat transformasi sistem penyediaan air minum nasional.
Sebagai langkah awal, Menteri PUPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tri Banyu Arutala, yang akan menjadi ujung tombak transformasi layanan air minum dan pengelolaan sanitasi di seluruh Indonesia.
"Akan ada perubahan tata kelola dalam hal air minum. Satgas ini menjadi garda terdepan untuk percepatan transformasi air minum dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan," jelas Dewi.
Untuk menopang transformasi tersebut, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Koordinasi dengan Sekretariat Negara disebut akan segera dilakukan agar revisi aturan tersebut bisa rampung tahun ini.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan Setneg untuk revisi PP 122. Target kami, PP-nya selesai dalam tahun ini," katanya.