TAKENGON – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tengah menggelar kegiatan coffee morning bersama insan pers, Komisi Kebijakan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), jajaran pengurus DPD PKS, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya, Sabtu (6/9/2025), di Takengon, Aceh Tengah.
Acara ini turut dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah Sukri, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta sejumlah pengurus baru yang akan dilantik pada hari yang sama, termasuk Sekretaris MPD Sabardi dan Rahmat.
Dalam suasana dialog santai namun serius, para jurnalis menyoroti isu arah politik PKS, termasuk posisi partai dalam konstelasi koalisi atau oposisi di tingkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sukri menegaskan bahwa PKS tidak terjebak pada label koalisi maupun oposisi, melainkan mengedepankan komitmen pada pelayanan publik dan profesionalisme politik.
"Dana partai kami 70 persen dialokasikan untuk pelayanan publik, sisanya untuk penguatan kader. Fokus kami adalah ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi rakyat dan kader kuat, partai juga kuat," ujar Sukri.
Lebih lanjut, Sukri menyoroti minimnya peran legislatif sebagai oposisi murni, akibat tumpang tindih fungsi dalam praktik pemerintahan dan belum optimalnya penerapan prinsip trias politica di daerah.
"Secara prinsip, DPR itu oposisi terhadap pemerintah. Tapi realitanya, banyak hambatan, baik regulasi maupun kultur. Namun PKS tetap akan profesional, berpihak kepada rakyat," tambahnya.
Sementara itu, pengurus PKS lainnya, Ihsanudin, mengangkat isu ekonomi lokal, khususnya tingginya inflasi akibat tekanan harga kebutuhan pokok.
Ia juga menyinggung soal dana zakat senilai Rp40 miliar yang belum bisa dicairkan karena tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami mendorong revisi regulasi agar zakat dikelola kembali oleh baitul mal, sesuai tujuan utamanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menurunkan kemiskinan dengan optimalisasi zakat. Ini yang ingin kami hidupkan kembali di Aceh Tengah," kata Ihsanudin.
Dalam kesempatan tersebut, PKS juga menegaskan bahwa netralitas partai secara formal tetap dijaga, sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Namun, melalui program pembinaan kader Tunas Baru, partai tetap melatih anggota agar siap menyuarakan aspirasi dan berpihak pada kepentingan rakyat.