JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas respons cepat dalam melakukan rehabilitasi bagi korban pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemulihan korban menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak asasi seluruh warga negara.
"Saya apresiasi dan saya bangga dengan Menteri Sosial, karena (ini) amanat Presiden untuk memulihkan korban pasca peristiwa," ujar Pigai usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Pigai menyebut bahwa pemulihan korban, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat, merupakan wujud semangat persatuan.
Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil.
"Pemerintah dan rakyat adalah satu keluarga besar. Kita memiliki denyut nadi yang sama dalam tubuh besar bernama Republik Indonesia," katanya.
Dalam penanganan korban, Kemensos menjalankan program pemulihan berbasis tiga pendekatan: perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan langsung kepada para korban dan ahli waris.
Termasuk santunan kematian sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat.
"Indeks bantuan ini masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan setelah asesmen selesai," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos juga memberikan pendampingan psikososial, layanan rehabilitasi, dan program pemberdayaan agar para korban bisa kembali berdaya.
Menurut data sementara Kemensos, korban dari kalangan masyarakat meliputi 7 orang meninggal dunia dan 9 luka berat.