DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Bali tetap aman dan kondusif pasca unjuk rasa (Unras) anarkis yang terjadi pada 30 hingga dini hari 31 Agustus lalu.
Aksi yang berlangsung di depan Mapolda Bali dan kantor DPRD Bali tersebut sempat memanas dan berujung pada pelemparan batu, kembang api, hingga bom molotov ke arah aparat kepolisian.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Ariasandy S.I.K., dalam keterangannya pada Kamis (4/9), menyampaikan bahwa insiden tersebut juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan kendaraan dinas Polri, serta menyebabkan korban luka-luka sebanyak 8 personel polisi dan 2 warga sipil yang kini dirawat di RS Bhayangkara Trijata.
"Situasi saat itu sangat tidak kondusif. Polda Bali bertindak tegas, terukur, dan sesuai prosedur, sehingga berhasil mengamankan 170 orang peserta aksi yang terindikasi melakukan tindakan anarkis," jelasnya.
Setelah proses pemeriksaan intensif, sebanyak 160 orang, termasuk anak di bawah umur, telah dipulangkan. Sementara 15 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 10 orang ditahan dan 5 orang lainnya dipulangkan karena masih di bawah umur. Mereka terbukti membawa bahan berbahaya serta melakukan perusakan.
Pasca insiden tersebut, Polda Bali bersama jajaran terus melakukan berbagai upaya pemulihan dan penjagaan keamanan dengan:
Melaksanakan patroli gabungan TNI-Polri berskala besar di seluruh wilayah Bali, didukung oleh pecalang se-Bali.
Merangkul tokoh masyarakat, adat, agama, mahasiswa, LBH, ojol, Ormas, dan pelajar dalam sosialisasi pentingnya menjaga Kamtibmas.
Menggelar doa lintas agama bersama komunitas Ojol di tempat-tempat ibadah seperti pura, masjid, dan gereja.
Melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas umum yang dirusak saat aksi unjuk rasa.
Polda Bali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, TNI (Kodam IX/Udayana), mahasiswa, pecalang, ojol, dan Ormas yang telah membantu menjaga Bali tetap aman.
"Kami tidak pernah melarang unjuk rasa karena itu hak warga negara. Namun perlu diingat, aksi harus sesuai aturan dan tidak boleh anarkis," tegas Kombes Ariasandy.