JAKARTA - Setelah gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh di sejumlah daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Said Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dari pihak mahasiswa, hadir perwakilan dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) serta sejumlah BEM kampus dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam dialog yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 90 menit, mahasiswa menegaskan sejumlah tuntutan kepada DPR, salah satunya adalah klarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut adanya indikasi makar dalam aksi-aksi protes mahasiswa.
"Kami meminta penjelasan resmi dari DPR terkait pernyataan Presiden yang kami nilai menyudutkan gerakan mahasiswa. Aksi kami murni menyuarakan kepentingan rakyat, bukan makar," tegas Agus Setiawan, perwakilan BEM UI.
Pimpinan DPR menanggapi tuntutan tersebut dengan meminta mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR menghormati hak berpendapat, namun menyesalkan aksi anarkis yang terjadi di beberapa wilayah.
"Kami terbuka untuk dialog dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden. Namun kami juga berharap aksi disampaikan dengan damai, bukan merusak fasilitas umum," ujar Dasco.
Setelah kericuhan yang sempat terjadi di Ibu Kota pada Senin (1/9/2025), aksi demo menyebar ke berbagai daerah, termasuk di Bekasi yang berujung perusakan kantor polisi.
Beberapa organisasi mahasiswa daerah turut bergabung dalam gelombang protes, yang menurut mereka merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah dan DPR terkait beberapa kebijakan kontroversial.
Sementara itu, beberapa pengamat dan tokoh sipil turut menyuarakan pentingnya evaluasi terhadap pendapatan dan tunjangan anggota DPR, yang menjadi salah satu pemicu kemarahan publik.
Wacana ini semakin kuat seiring sorotan publik terhadap kinerja legislatif dan kurangnya respons terhadap tuntutan rakyat.*
(j006)