JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas: melarang Kepala Daerah dan DPRD melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Keputusan ini dibuat menyusul kondisi nasional yang sedang tidak stabil pasca gelombang aksi demonstrasi sejak 25 Agustus lalu.
"Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan, kepala daerah, DPRD, ke luar negeri," ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Inflasi di kantor Kemendagri, Selasa (2/9).
Meski pejabat daerah tetap membutuhkan izin resmi dari Kemendagri untuk keluar negeri, Tito menegaskan, izin tersebut tidak akan diberikan dalam situasi saat ini.
"Nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan DPRD, semua saya tunda," tandasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengimbau seluruh pejabat dan keluarganya untuk menghindari perilaku pamer kemewahan dan acara seremonial yang berlebihan. Menurutnya, momen sulit seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan menimbulkan reaksi negatif di masyarakat, terutama jika diunggah dan menjadi viral di media sosial.
"Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan—masyarakat sedang prihatin, tiba-tiba ada pejabat berpesta. Furmediting menunjukkan kemewahan bukan hal bijak saat ini. Segera laksanakan kegiatan secara sederhana," tegas Tito.
Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan menjaga sensitivitas publik dan memulihkan stabilitas nasional di tengah dinamika sosial-politik yang masih berlangsung.*
(kp/j006)