MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan menolak 199 permohonan paspor selama periode Januari hingga Agustus 2025.
Penolakan dilakukan karena diduga kuat paspor tersebut akan digunakan oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural alias ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan kerja ilegal ke luar negeri.
"Sepanjang Januari sampai Agustus, kami menolak 199 permohonan paspor karena ada indikasi akan digunakan oleh calon PMI non-prosedural," jelas Uray dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, Imigrasi Medan juga telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 1.895 orang yang terindikasi akan bekerja secara ilegal ke luar negeri. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI agar tidak terjebak dalam jaringan perdagangan orang.
"Kami tidak hanya menerbitkan paspor, tapi juga memastikan dokumen itu tidak disalahgunakan. Setiap penolakan atau penundaan keberangkatan merupakan langkah konkret perlindungan terhadap masyarakat," tegas Uray.
Dalam rangka memperkuat pencegahan TPPO, Imigrasi Medan juga aktif menjalin kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat. Uray menyebut, sinergi ini sangat penting agar penindakan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ilegal bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama. Warga diimbau untuk tidak tergiur tawaran kerja instan atau jalur pintas yang tidak resmi, karena hal tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja di luar negeri.
"Ikutilah jalur resmi yang ditetapkan pemerintah. Prosedur itu dibuat untuk melindungi. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan berangkat cepat tanpa dokumen lengkap," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Imigrasi Medan berdiri di garda terdepan dalam melindungi WNI dari bahaya TPPO dan praktik migrasi ilegal yang marak terjadi di wilayah Sumatera Utara.*
(ms/j006)