JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyampaikan keprihatinan serius atas demonstrasi nasional di Indonesia yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan cepat dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM.
"Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan," tulis OHCHR di laman resminya.
OHCHR menyatakan sedang memantau ketat perkembangan di Indonesia, termasuk laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan saat mengamankan aksi massa yang menolak kebijakan tunjangan parlemen.
PBB Serukan Penegakan Hak Asasi dan Dialog Damai
OHCHR menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam norma dan standar internasional.
"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer yang ditugaskan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api," tegas OHCHR.
OHCHR juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam meliput demonstrasi secara bebas dan independen tanpa intimidasi atau represi.
Lebih dari 3.000 Orang Ditangkap, Ribuan Dipulangkan
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Di Jakarta, 1.240 orang diamankan oleh aparat selama rangkaian aksi protes.
"Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya masih menjalani proses hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.