JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025).
Mereka mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dalam aksi damai tersebut, para pengunjuk rasa membawa berbagai poster berisi kecaman dan tuntutan kepada lembaga antirasuah. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Tangkap Bupati Pati Sudewo, Bupati Korup" dan "Kita Sudah Muak", menggambarkan kekesalan masyarakat terhadap dugaan keterlibatan pemimpin daerah mereka dalam praktik korupsi.
Aksi Spontanitas Murni Rakyat
Koordinator lapangan aksi, Sutrisno, menyatakan bahwa keberangkatan massa ke Jakarta adalah bentuk kesadaran dan inisiatif murni dari warga. "Kami tidak dibayar, ini hasil donasi warga Pati sendiri. Kami ingin keadilan ditegakkan dan Bupati yang kami duga terlibat korupsi segera ditindak," tegasnya.
Rombongan massa berangkat dari Alun-alun Pati pada Minggu malam (31/8), menggunakan beberapa unit bus yang disewa dari hasil donasi warga. Menurut keterangan, perjalanan menuju Jakarta ditempuh selama kurang lebih 10 jam.
Tuntutan Tegas kepada KPK
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa nama Sudewo sempat disebut dalam pengembangan kasus suap di lingkungan DJKA Kemenhub, yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat. Namun, hingga kini, status hukum Bupati Pati itu masih belum jelas.
"Kami menuntut transparansi dan keseriusan KPK. Jangan tebang pilih dalam menegakkan hukum. Semua yang terlibat, harus diproses!" teriak salah seorang peserta aksi melalui pengeras suara.
Aspirasi Akan Terus Dikawal
AMPB juga menyatakan bahwa aksi hari ini hanyalah permulaan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum agar tidak berhenti di tengah jalan. Warga Pati mengaku siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh KPK.
"Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk cinta kami terhadap Kabupaten Pati. Kami tidak ingin daerah kami dipimpin oleh sosok yang tidak bersih dari praktik korupsi," pungkas Sutrisno.*