JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian langkah tegas pasca aksi demonstrasi besar-besaran dan insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang diduga ditabrak kendaraan taktis Brimob.
Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap oknum aparat yang terlibat sedang berlangsung dan harus dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.
"Proses pemeriksaan ini saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ujar Prabowo.
Tindak Lanjut DPR: Pangkas Tunjangan dan Stop Kunker ke Luar Negeri
Tak hanya menyoroti persoalan hukum, Presiden juga mengapresiasi langkah korektif yang mulai diambil oleh para pimpinan partai dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prabowo mengungkapkan bahwa mulai Senin (1/9/2025), beberapa tunjangan DPR akan dicabut dan kunjungan kerja ke luar negeri dihentikan sementara.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tambahnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk respon cepat terhadap kemarahan publik yang memuncak akibat perilaku sejumlah anggota DPR dan insiden kekerasan saat demonstrasi.
Arah Baru Pemerintahan: Responsif dan Reformis
Pidato Presiden ini mencerminkan pendekatan baru dalam pemerintahan Prabowo yang disebut lebih responsif terhadap tekanan publik, sekaligus berkomitmen terhadap reformasi institusi negara, termasuk lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.
"Negara hadir. Kita tidak boleh diam terhadap ketidakadilan. Saya tidak ingin rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara," tutup Prabowo.
Aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus telah mengguncang berbagai kota besar di Indonesia dan memunculkan seruan luas untuk reformasi DPR, evaluasi aparat, serta keadilan bagi Affan Kurniawan dan korban lainnya. *
(bs/j006)