DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar pertemuan penting bersama para pemuka agama, tokoh adat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, Minggu (31/8/2025), di Gedung Kertha Sabha, Denpasar. Langkah ini dilakukan untuk merespons kondisi pasca demonstrasi yang terjadi di beberapa titik di Bali dan berbagai wilayah Indonesia.
Dalam forum tersebut, hadir Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan pemimpin umat beragama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Gubernur Koster menegaskan bahwa pengamanan di wilayah Bali diperketat, terutama di titik vital seperti bandara dan pelabuhan, guna mencegah penyusupan oknum dari luar daerah yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
"Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Forkopimda saat aksi berlangsung. Peserta demo dari kalangan ojol dan BEM sudah kami terima, dan mereka menyatakan tidak akan melanjutkan aksi. Aksi anarkis yang terjadi kami duga dilakukan oleh oknum luar daerah," jelas Koster.
Apel Pecalang Digelar Besok di Renon
Sebagai bentuk kesiapan masyarakat adat Bali, Koster juga mengumumkan bahwa pada Senin, 1 September 2025, akan digelar apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi, Renon. Ribuan pecalang akan dikumpulkan untuk menunjukkan kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Bali secara menyeluruh.
"Saya mengajak seluruh pecalang, tokoh adat, dan pemuka agama untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kedamaian Bali. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Jangan biarkan situasi ini merusaknya," tegasnya.
FKUB dan Majelis Agama Suarakan 5 Seruan Moral
Usai dialog, Gubernur Koster bersama FKUB Bali mengadakan konferensi pers. Pernyataan bersama dibacakan oleh Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi, SH, MA, yang memuat 5 poin seruan moral:
Menolak segala bentuk demo anarkis di Bali, khususnya yang dilakukan oleh massa dari luar daerah.
Mengajak masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan dan ketentraman melalui peran aktif tokoh agama, adat, dan pecalang.
Menghormati penyampaian aspirasi secara konstitusional, namun harus dilakukan secara santun dan berbudaya.