Depok – Universitas Indonesia (UI) menyampaikan pernyataan resmi menyikapi meningkatnya eskalasi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak Jumat (29/8/2025). Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu (31/8), Rektor UI Heri Hermansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menahan diri.
"Sehubungan dengan perkembangan situasi yang terjadi di seluruh Indonesia saat ini, kami sivitas akademika Universitas Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut, mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tenang dan menahan diri," kata Heri dalam keterangannya.
Rektor Heri juga menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa merusak fasilitas umum atau melakukan tindakan anarkis seperti penjarahan. Ia menyesalkan kerusakan yang terjadi, termasuk terhadap halte Transjakarta dan stasiun MRT di Jakarta, yang justru merugikan masyarakat luas.
"Kami meminta seluruh lapisan masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik serta mencegah terjadinya penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara," lanjutnya.
Tak hanya kepada masyarakat, Heri juga mengarahkan seruannya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia mendorong penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
"Kami menyerukan adanya tindakan tegas dan penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa tebang pilih," ujarnya.
Selain itu, UI juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret berupa kebijakan ekonomi yang benar-benar pro-rakyat dan mampu menurunkan beban hidup masyarakat, terlebih di tengah situasi sosial politik yang memanas.
"Dibutuhkan kebijakan ekonomi pro-rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup masyarakat," tegas Heri.
Sebagai penutup, Heri menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah perpecahan yang bisa membahayakan masa depan negara.
Gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Jumat memang telah menimbulkan kericuhan, termasuk bentrok antara massa dan aparat, serta perusakan sarana publik di sejumlah kota besar.*
(kp/j006)