BOGOR - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8/2025) untuk membahas perkembangan situasi keamanan terkini pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan merespon situasi terkini, serta menindaklanjuti instruksi dari Presiden mengenai penanganan aksi unjuk rasa yang terkadang cenderung tidak sesuai dengan aturan yang ada.
"Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait dengan tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," kata Jenderal Sigit dalam keterangannya kepada wartawan di Bogor.
Kapolri juga mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia menegaskan bahwa setiap unjuk rasa harus tetap memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya harus memperhatikan kepentingan umum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
"Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk menjaga ketertiban dan menghindari aksi-aksi yang berpotensi merusak persatuan bangsa," ujar Kapolri.
Jenderal Sigit menambahkan bahwa pihak TNI dan Polri siap melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aksi yang berujung pada kekerasan atau perusakan, guna menjaga stabilitas keamanan nasional.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Kapolri tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, yang membahas langkah-langkah lanjutan untuk menjaga ketertiban dan memastikan keamanan di seluruh Indonesia. Keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif untuk aktivitas sosial dan ekonomi.
Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan unjuk rasa, guna menghindari eskalasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.*
(d/j006)