DELI SERDANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami kesulitan.
Hal ini disampaikan Gibran dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Kamis (28/8/2025).
Dalam acara tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat setempat, terkait dengan ketidakberdayaan mereka menghadapi masalah yang dihadapi.
Salah satunya adalah isu mengenai dominasi perusahaan besar yang dianggap menyisihkan kepentingan warga lokal dan tokoh masyarakat.
"Negara harus hadir, jangan hanya memberikan dukungan kepada perusahaan besar saja. Kita ingin warga terlindungi. Tokoh adat, tokoh masyarakat, jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar yang lebih diuntungkan," ujar Gibran, sebagaimana diunggah dalam video oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Jumat (29/8/2025).
Gibran mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih intensif.
Dia berharap program-program daerah dapat diselaraskan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto, baik itu di sektor kesehatan, pendidikan, maupun ketahanan pangan.
"Program pemerintah pusat harus menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah. Kita harus pastikan semua program daerah selaras dengan prioritas nasional," imbuhnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Gibran di Mupel VII GBKP adalah sengketa tanah yang dilaporkan oleh seorang pendeta dalam acara tersebut.
Gibran menegaskan bahwa masalah tersebut harus segera ditangani agar tidak ada warga yang dirugikan lebih lanjut.
"Akan segera saya tindaklanjuti, saya minta Kapolres dan Bupati setempat untuk mengawal progres penyelesaian sengketa tanah ini. Kita ingin masalah ini selesai dengan cepat agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan," kata Gibran.
Selain itu, Gibran juga mengimbau masyarakat Deli Serdang untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah yang telah disalurkan ke daerah, seperti cek kesehatan gratis dan program Sekolah Rakyat.