TANGERANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kebijakan penghapusan tantiem atau bonus untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai keputusan yang tepat dan berpihak pada rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Presiden saat membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (28/8/2025).
"Tantiem itu bonus. Perusahaan rugi tapi komisaris dapat bonus? Itu tidak adil. Yang seperti ini harus dihentikan. Alhamdulillah, kalau ada yang tidak setuju, silakan keluar. Banyak anak muda yang siap menggantikan," ujar Presiden.
Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menekankan bahwa BUMN bukan milik segelintir orang, melainkan milik rakyat yang harus dikelola secara akuntabel dan berintegritas.
"Ada direksi atau komisaris merasa seperti raja di perusahaan negara. Padahal itu milik rakyat. Kita harus ingat, efisiensi itu bukan kehendak saya, tetapi perintah konstitusi," tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan memastikan seluruh lembaga negara bekerja demi kesejahteraan rakyat.
Ia menggarisbawahi pentingnya regenerasi dalam tubuh BUMN, dengan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi.
"Kita punya banyak anak muda yang cerdas dan memiliki integritas. Kalau ada pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik, tentu akan diganti," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan profesionalisme di tubuh BUMN, serta menghapus praktik-praktik yang dianggap membebani keuangan negara, terutama di tengah kondisi perusahaan yang belum stabil.*