JAKARTA – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna media sosial, untuk tidak menyalahgunakan fitur live streaming sebagai alat provokasi atau ajakan kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar, untuk mengikuti aksi demonstrasi.
Imbauan ini disampaikan menyusul temuan bahwa sejumlah pelajar turut hadir dalam unjuk rasa sebelumnya karena terpengaruh ajakan melalui platform media sosial, utamanya TikTok.
"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk memantau konten live di media sosial agar tidak dijadikan sarana menghasut atau mengajak masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/8/2025).
Diketahui, dalam aksi demonstrasi pada Senin (25/8), sebanyak 267 pelajar diamankan aparat kepolisian karena hendak menuju titik konsentrasi massa.
Mereka mengaku datang setelah menyaksikan ajakan demo melalui media sosial.
"Anak-anak ini harusnya belajar. Kami sangat prihatin karena mereka terpengaruh ajakan tidak bertanggung jawab di media sosial," tambah Ade Ary.
Polisi juga mengonfirmasi bahwa telah mengidentifikasi tiga akun media sosial yang terlibat aktif dalam menyebarkan konten ajakan kepada pelajar untuk ikut serta dalam unjuk rasa.
Saat ini, ketiga akun tersebut tengah dalam proses penelusuran oleh tim siber.
Polda Metro Jaya juga meminta peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten digital yang berpotensi merugikan, termasuk mengajak pelajar untuk terlibat dalam aksi di luar kepentingan pendidikan.
"Kami mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menemukan ajakan-ajakan yang bersifat provokatif di media sosial, termasuk yang memanfaatkan pelajar," tegasnya.
Adapun hari ini, massa buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan sejumlah tuntutan seperti penghentian sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Kegiatan aksi hari ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, guna mencegah potensi gangguan keamanan serta memastikan tidak ada lagi pelajar yang turut serta tanpa izin dan pengawasan.*