DEPOK – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menjadi sorotan dalam kunjungan kuliah umum yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Senin (25/8/2025).
Usai menyampaikan materi, Menkeu disambut dengan sejumlah pertanyaan kritis dari mahasiswa terkait kebijakan fiskal dan perpajakan nasional.
Dalam momen yang terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, sejumlah mahasiswa menyampaikan kekhawatiran dan tuntutan terhadap berbagai isu yang dianggap berdampak langsung pada masyarakat, khususnya soal pajak dan pemotongan dana transfer ke daerah.
"Tolong dijawab, kami cuma tiga pertanyaan, Bu. Ini titipan dari orang tua kami, dari keluarga yang setiap hari dipajaki negara," ujar salah satu mahasiswa di hadapan Menkeu.
Pertanyaan lain menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak langsung pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah akibat pemangkasan anggaran dari pusat.
"Terkait pemotongan transfer ke daerah itu seperti apa, Bu? Karena di daerah kami, PBB justru naik," tanya seorang mahasiswa lainnya.
Namun, Sri Mulyani memilih tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Ia hanya tersenyum dan berjalan meninggalkan lokasi, didampingi ajudan dan petugas keamanan, menuju kendaraannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari pihak Kementerian Keuangan maupun dari kelompok mahasiswa yang mengajukan pertanyaan tersebut.
Namun, peristiwa ini menjadi cerminan kuat dari partisipasi mahasiswa sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan publik, termasuk yang terkait dengan sektor keuangan negara.
Kuliah umum yang awalnya berlangsung dalam suasana akademis itu pun berubah menjadi forum ekspresi kritis mahasiswa, menambah deretan interaksi aktif antara pejabat negara dan generasi muda di lingkungan kampus.
Sri Mulyani sendiri sebelumnya telah menyampaikan paparan terkait tantangan ekonomi global dan strategi fiskal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian, termasuk dalam pengelolaan utang, optimalisasi pajak, serta skema pembiayaan pembangunan.*