JAKARTA – Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mengimbau pemerintah untuk lebih bijak dan partisipatif dalam menyusun kebijakan publik, khususnya yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, berbagai kebijakan seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak melalui kajian mendalam berisiko memicu gejolak sosial.
"Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur saja dulu, atau munculnya tagar Indonesia gelap," ungkap Alissa, Minggu (24/8/2025).
Alissa menyoroti kasus terbaru di Pati, Jawa Tengah, di mana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen memicu aksi demonstrasi masyarakat.
Situasi serupa terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, dengan kenaikan PBB-P2 hingga 400 persen, yang juga memicu protes publik.
"Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan sipil tidak boleh dikerdilkan," tegas Alissa.
Ia menekankan bahwa demokrasi hanya dapat ditegakkan jika kekuasaan sipil tetap kokoh dan tidak berada di bawah bayang-bayang pendekatan koersif.
Ketika suara rakyat terpinggirkan, lanjutnya, kepercayaan terhadap pemerintah akan kian luntur.
Tak hanya fokus pada aspek demokrasi, Alissa Wahid juga menyoroti isu keadilan ekologis yang akan menjadi salah satu agenda utama dalam forum TUNAS GUSDURian 2025 mendatang.
"Krisis iklim global sudah sangat nyata, dan di Indonesia diperparah oleh praktik industri ekstraktif yang abai terhadap dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat," ujar Alissa.
Ia mengungkapkan bahwa praktik tambang yang masih dijalankan tanpa komitmen terhadap reklamasi atau pemulihan lingkungan telah menimbulkan banyak korban.
Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah tambang, hidup dalam kerentanan akibat rusaknya ekosistem.