JAKARTA – Seruan aksi bertajuk "Bubarkan DPR" yang ramai beredar di media sosial menjelang tanggal 25 Agustus 2025 memicu beragam respons dari masyarakat, termasuk dari kalangan gerakan sipil dan serikat buruh.
Namun hingga kini, tidak jelas siapa pihak yang bertanggung jawab di balik ajakan tersebut, termasuk tujuan utama dari aksi yang disuarakan.
Tokoh gerakan buruh sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, angkat suara terkait rencana aksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dan mengimbau seluruh anggota serta keluarga besar KSPSI, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk tidak mengikuti aksi yang belum jelas arah dan tujuannya itu.
"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk terlibat dalam aksi 25 Agustus," ujar Jumhur, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, aksi yang tak memiliki struktur dan komando yang jelas berpotensi menjadi anarkis dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik elit.
"Aksi ini berpotensi mengorbankan rakyat demi pertarungan politik elit. Oleh sebab itu, KSPSI dan saya harap elemen gerakan masyarakat sipil lainnya tidak ikut ambil bagian," tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur juga menyampaikan pandangannya terkait sistem politik Indonesia yang dinilainya lebih menitikberatkan kekuasaan eksekutif.
Menurutnya, bila memang ada keinginan untuk mengubah kebijakan, maka langkah yang lebih tepat adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, bukan dengan membidik lembaga legislatif.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya melakukan transformasi struktural untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.
"Berbagai kebijakan mendasar yang dulu identik dengan kepentingan oligarki, kini secara bertahap sedang diubah untuk kepentingan rakyat. Jadi, sebaiknya kita ikuti perkembangan ini dan mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk bertindak," ujar Jumhur.
Pernyataan Jumhur ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih bijak bagi publik, terutama menjelang agenda aksi yang belum memiliki kejelasan tersebut.