JAKARTA — Pemerintah melalui Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji telah secara resmi diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salah satu poin krusial dalam DIM tersebut adalah usulan pembentukan Kementerian Haji, sebuah lembaga baru yang akan berdiri setingkat kementerian.
"Insyaallah sudah [diserahkan ke DPR]. Mohon doanya supaya bisa cepat selesai," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menegaskan bahwa usulan pembentukan Kementerian Haji tidak dimaksudkan untuk memperbesar struktur kabinet, melainkan merupakan respons terhadap evaluasi pelaksanaan ibadah haji sebelumnya.
Menurutnya, lembaga baru ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat koordinasi, terutama dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Ini bukan soal membesar-besarkan struktur, tetapi menjawab kebutuhan riil di lapangan. Setelah dibentuk badan khusus tahun lalu dan dievaluasi, memang dibutuhkan peningkatan kelembagaan ke level kementerian," ujarnya.
Dengan struktur baru ini, diharapkan penanganan ibadah haji dan umrah, termasuk koordinasi antarnegara, dapat dilakukan secara lebih profesional, efisien, dan terpadu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji, menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini menjadi prioritas utama di Komisi VIII.
Ia menargetkan agar pembahasan DIM dapat rampung dan dibawa ke rapat paripurna pada 26 Agustus 2025.
"Insya Allah pembahasan kita kebut. Fokusnya pada peningkatan pelayanan dan penguatan kelembagaan," jelas Singgih.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses transisi pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Haji (BP Haji) sedang dibahas, dan tim transisi akan dibentuk setelah RUU disahkan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, kembali menyoroti gagasan pembangunan "Kampung Haji" di Arab Saudi yang sebelumnya telah diusulkan Presiden Joko Widodo dan kini didorong kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.