PALAS - Sebuah video asusila berdurasi 2 menit 58 detik yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa (Kades) berinisial ES di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padanglawas (Palas), menghebohkan publik.
Video yang tersebar luas di grup WhatsApp warga itu menampilkan sosok perempuan yang diduga kuat merupakan Kades setempat tengah melakukan video call dengan seorang pria dalam situasi yang tidak pantas.
Warga Kecamatan Hutaraja Tinggi mengaku resah atas beredarnya video tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera bertindak guna menjaga ketertiban dan nama baik daerah yang dikenal sebagai "Tano Adat di Gom-gom Ibadat" itu.
"Kalau ini benar, ya sangat memalukan. Apalagi kalau yang di video itu memang Kades. Rusak citra desa dan daerah kami, bang," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Namun hingga kini, tidak terlihat adanya tindakan tegas dari pihak Pemerintah Kabupaten Palas maupun dinas terkait. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muliadi Hasibuan, S.Pd, serta Camat Hutaraja Tinggi Rizwan Daulay, belum memberikan tanggapan apa pun ketika dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (16/8/2025). Pesan dan panggilan yang dikirimkan pun tidak direspons.
Sikap bungkam dari dua pejabat penting ini semakin membuat publik bertanya-tanya soal keseriusan pemerintah dalam menjaga etika dan kehormatan aparatur desa.
Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemeran dalam video, yakni oknum Kades berinisial ES, juga belum memberikan klarifikasi atau tanggapan hingga berita ini diturunkan. Konfirmasi yang diajukan oleh wartawan juga belum direspons.
Warga menuntut transparansi serta langkah tegas dari pihak berwenang, termasuk kemungkinan pemecatan terhadap oknum Kades jika terbukti bersalah.
"Kami butuh tindakan, bukan pembiaran. Kalau benar itu Kades, harus segera dicopot. Ini bukan hanya aib pribadi, tapi mencoreng nama daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat," tegas warga lainnya.
Isu ini kini menjadi buah bibir di berbagai kalangan di Kabupaten Palas. Desakan agar Pemkab Palas, Dinas PMD, dan aparat hukum mengambil langkah cepat dan tegas kian menguat.*