JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo (BTW) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Pemanggilan terhadap Boediarso dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Rabu (20/8/2025).
"Pemeriksaan atas nama BTW sebagai mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan," ungkap Budi kepada awak media.
Sebelumnya, pada awal pekan ini (19/8), KPK juga telah memeriksa Abram Elsajaya Barus, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang sama.
KPK diketahui tengah mendalami keterlibatan para pejabat dalam proses anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek yang diduga penuh penyimpangan di Dinas PUPR Mempawah.
KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga saat ini identitas para tersangka maupun rincian modus operandi masih belum dibuka secara resmi ke publik.
Dalam upaya penyidikan, tim KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi pada 25 hingga 29 April 2025, mencakup wilayah Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak.
"Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi," ungkap Budi.
KPK menegaskan, seluruh proses penyidikan masih berlangsung dan akan terus dikembangkan. Publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan serta pengumuman resmi terkait konstruksi perkara.
Meski belum mengungkap detail kasus, KPK berkomitmen akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat begitu seluruh proses hukum masuk ke tahap yang dapat dipublikasikan.*
(j006)