JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 90 juta per bulan.
Puan menegaskan bahwa tidak ada penambahan gaji, melainkan hanya perubahan skema fasilitas berupa kompensasi uang tunjangan rumah menggantikan rumah jabatan.
"Enggak ada kenaikan. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah," ujar Puan Maharani saat ditemui di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
Kebijakan ini berlaku bagi anggota DPR RI periode 2024–2029, yang sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan seperti periode sebelumnya. Tunjangan tersebut dimaksudkan untuk membantu anggota dewan menyewa tempat tinggal selama bertugas di Jakarta.
Pada Oktober 2024 lalu, Puan juga menyampaikan bahwa kebijakan ini dinilai efektif, terutama bagi anggota baru yang belum memiliki tempat tinggal di Jakarta.
"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," jelasnya.
Informasi mengenai penghapusan rumah jabatan ini pertama kali diketahui publik melalui surat resmi dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang beredar pada awal Oktober 2024. Surat nomor B/733/RT.01/09/2024, yang ditandatangani pada 25 September 2024, memerintahkan seluruh anggota DPR—baik yang terpilih kembali maupun tidak—untuk mengembalikan rumah jabatan yang selama ini digunakan.*
(j006)