MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Jumat (15/8/2025).
Acara yang berlangsung secara virtual ini digelar di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta dihadiri sejumlah pejabat penting dan tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa penggunaan APBN 2026 akan difokuskan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam sektor ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
"APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agenda prioritas kita adalah mewujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa," tegas Presiden Prabowo.
Presiden menyebutkan, ketahanan pangan difokuskan untuk mencapai swasembada beras dan jagung, menjaga kestabilan harga, menyejahterakan petani dan nelayan, serta memastikan keamanan konsumen.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,3 triliun, di mana sekitar Rp46,9 triliun akan digunakan untuk ketersediaan pupuk. Selain itu, akan dilakukan pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran, pengadaan alat pertanian modern, pembelian gabah hasil panen, serta penguatan peran Bulog.
Presiden juga mengungkapkan bahwa produksi beras nasional tahun ini menunjukkan hasil menggembirakan. Dengan cadangan beras mencapai lebih dari 4 juta ton, Indonesia kembali mencatat surplus dan berpotensi mengekspor beras dan jagung.
"Hari ini kita surplus produksi beras. Cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung," ungkapnya.
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli PKK Titiek Sugiharti, unsur Forkopimda Sumut, konjen negara sahabat, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, para veteran, serta undangan lainnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah untuk pembangunan Sumatera Utara yang lebih maju dan mandiri.*