KOLTIM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut bahwa Abdul Azis saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
"Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," ujar Fitroh, Jumat (8/8/2025).
Abdul Azis diperkirakan akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB. Penangkapannya dilakukan tak lama setelah menghadiri kegiatan Rakernas Partai NasDem.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi adanya OTT terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Sakit di Sultra. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut operasi tersebut berkembang hingga ke Jakarta dan Sulsel.
"Yang sudah selesai dan tim sampai di sini yang di Jakarta dan di Sultra. Untuk yang tim di Sulsel masih kita tunggu," kata Asep di Gedung KPK, Kamis (7/8/2025).
Total, KPK mengamankan tujuh orang dalam OTT ini—tiga orang di Jakarta dan empat lainnya di Sulawesi Tenggara. Mereka masih berstatus sebagai terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum masing-masing pihak.*
OTT ini sempat memunculkan polemik di publik setelah informasi penangkapan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Saat dikonfirmasi oleh media, Tanak menyebut nama Abdul Azis sebagai salah satu pejabat yang turut diamankan.
"Iya (benar)," ucap Tanak saat ditanya soal OTT di Sultra.
Ketika ditanya apakah pejabat tersebut adalah Bupati Koltim, Tanak menjawab singkat, "(Bupati) Koltim."
Keterangan tersebut kemudian dibantah oleh pihak Abdul Azis. Namun, pernyataan resmi dari KPK dan proses pemeriksaan yang tengah berlangsung di Polda Sulsel menegaskan bahwa Abdul Azis memang terjaring dalam OTT.
KPK menegaskan akan menelusuri lebih lanjut aliran dana dalam kasus ini, yang diduga berkaitan dengan proyek DAK untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas rumah sakit.*