JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar pertemuan strategis untuk membahas sejumlah agenda penting, salah satunya terkait penguatan pendidikan antikorupsi bagi para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Salah satu langkah yang disepakati adalah pembaruan dan penguatan kembali komitmen terhadap Surat Edaran (SE) Mendagri Tahun 2019 mengenai Pendidikan Antikorupsi.
SE tersebut selama ini mendorong pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan, khususnya di tingkat daerah.
"Makanya ini momentum bagus, kita refresh dengan surat edaran baru," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai langkah ini perlu dilakukan karena sebagian besar kepala daerah hasil Pilkada 2024 merupakan wajah baru di pemerintahan dan belum tentu memahami isi maupun semangat dari surat edaran sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang dinilai mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi melalui sistem layanan yang terpadu, efisien, serta berbasis teknologi digital.
"Kami melihat MPP sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi yang tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menutup celah korupsi dalam pelayanan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, Mendagri dan Ketua KPK sepakat akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Di antaranya adalah para kepala daerah, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), serta unsur KPK sendiri.
Rapat ini diharapkan menjadi forum lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat, baik dalam sistem pendidikan maupun pelayanan publik di seluruh daerah.*