korea selatan -Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengajukan pengunduran dirinya pada Kamis (5/12/2024) setelah Presiden Yoon Suk-yeol memberlakukan darurat militer di negara tersebut. Keputusan Kim diambil dalam situasi yang semakin memanas menyusul ketegangan politik yang dipicu oleh langkah Presiden Yoon yang kontroversial.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Korea Selatan, disebutkan bahwa Presiden Yoon telah menerima pengunduran diri Kim Yong-hyun. Presiden juga menunjuk Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai calon pengganti Kim.
Pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon pada Rabu malam (3/12) telah menimbulkan gelombang protes dan kecemasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pidatonya, Yoon mengungkapkan alasan pemberlakuan darurat militer adalah sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara dan apa yang disebutnya sebagai “pasukan anti-negara.” Namun, Yoon tidak merinci lebih lanjut mengenai ancaman tersebut, yang justru memicu spekulasi di kalangan publik dan politikus.
Meskipun darurat militer hanya berlangsung enam jam, langkah tersebut menyebabkan kekhawatiran besar. Parlemen Korea Selatan, yang saat ini dikuasai oleh partai oposisi, segera mengambil langkah untuk membatalkan status darurat dengan memenangkan voting yang menghapuskan status tersebut. Namun, selama waktu darurat yang singkat, protes besar-besaran oleh warga Korsel terjadi, dengan banyak yang turun ke jalan menuntut transparansi dan penjelasan dari pemerintah.
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer memicu ketegangan politik yang lebih dalam. Partai oposisi yang menguasai parlemen mengkritik kebijakan ini dan berencana untuk memakzulkan Presiden Yoon. Sebagai respons, partai penguasa, People Power Party, menyatakan bahwa mereka akan berusaha menggagalkan rencana pemakzulan tersebut.
Di tengah ketegangan domestik, negara-negara sekutu Korea Selatan, serta negara-negara tetangga, menyuarakan kekhawatiran atas situasi yang berkembang di Negeri Ginseng. Mereka meminta agar pemerintah Korsel memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan di balik kebijakan darurat militer yang penuh kontroversi ini.
Pemberlakuan darurat militer yang berujung pada ketegangan politik dan protes warga menunjukkan adanya pembelahan yang semakin lebar dalam politik domestik Korea Selatan. Seiring dengan rencana pemakzulan dan langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah, situasi politik di negara ini akan terus menjadi sorotan dunia internasional.
(n/014)