JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul laporan insiden keracunan yang terjadi di beberapa wilayah.
Meski jumlah kasus relatif kecil, BGN mengakui bahwa insiden tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program yang telah bergulir sejak 6 Januari 2025 itu.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan saat ini tengah memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan distribusi MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengiriman ke penerima manfaat.
"Terkait dengan keracunan, itu memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami tidak ada kejadian serupa. Meski kecil, tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami," kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Dadan, proses panjang dalam layanan MBG membuat potensi risiko tersebar di banyak titik.
Insiden bisa terjadi mulai dari kualitas bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga kondisi kesehatan penerima manfaat.
"Bisa saja makanannya aman, tetapi anaknya sedang tidak sehat. Lalu muncul asumsi bahwa keracunan disebabkan oleh makanan, padahal bukan," jelasnya.
Dadan mencontohkan kejadian di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa hasil investigasi menunjukkan kasus tersebut tidak terkait langsung dengan program MBG.
"Kami sudah hentikan sementara layanan MBG di sekolah tersebut sesuai permintaan pihak sekolah. Tapi setelah dihentikan pun masih ada laporan keracunan. Jadi kami pastikan, itu bukan semata-mata dari program MBG," tegas Dadan.
Sementara itu, Juru Bicara BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindaklanjuti kasus di Kupang.
"Distribusi MBG dari SPPG Kelapa Lima 1 ke SMPN 8 Kota Kupang memang kami hentikan sementara. Namun, operasional SPPG secara keseluruhan tetap berjalan, dan layanan MBG di provinsi NTT secara umum tidak terdampak," kata Redy.