JAKARTA — Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menilai bahwa saat ini Indonesia belum memerlukan pembentukan angkatan siber baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurutnya, potensi pertahanan siber yang dimiliki oleh masing-masing matra TNI sudah cukup untuk dioptimalkan melalui kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.
"Ya kita tinggal kolaborasi saja, tidak usah membentuk kepala staf angkatan baru. Tapi di TNI sudah ada satuan siber," ujar Menhan Sjafrie usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Singapura, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (5/8).
Wacana pembentukan angkatan siber dalam struktur TNI sempat mencuat sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi dan ancaman dunia maya.
Namun, Sjafrie menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif lebih relevan dengan karakteristik sistem pertahanan Indonesia saat ini.
Ia menjelaskan bahwa melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kekuatan pertahanan nasional dapat diperkuat dengan menyatukan potensi sipil dan militer, termasuk dalam menghadapi tantangan siber.
"Kolaborasi bersama teman-teman yang profesional ini penting. Sishankamrata adalah total defense. Jadi kemampuan sipil dan militer harus menjadi satu. Ini yang sekarang sedang kita kerjakan," jelas Sjafrie.
Menurutnya, setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam merespons tantangan keamanan digital.
Dalam konteks Indonesia, sinergi antara kekuatan militer dan kontribusi masyarakat sipil dinilai menjadi fondasi utama pertahanan yang kokoh.
"Jadi Indonesia ini harus dikeroyok pertahanannya oleh sipil dan militer. Dan ini jangan dianggap remeh. Potensi-potensi ini bisa memperkuat TNI ketika negara berada dalam kondisi darurat," pungkasnya.*