JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya akan diteken setelah terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah baru tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan kelengkapan infrastruktur inti — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — rampung dalam waktu tiga tahun ke depan.
"Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ujar Prasetyo.
Progres Pembangunan IKN Capai 98% di Beberapa Sektor
Sementara itu, data Otorita IKN menunjukkan bahwa pembangunan sejumlah proyek strategis sudah hampir rampung. Pekerjaan seperti pembangunan 47 tower hunian ASN dan Hankam telah mencapai progres 97,46%, dan pembangunan Kompleks Kantor Kemenko mayoritas sudah mendekati atau mencapai 100%.
Selain itu, Bandara VVIP IKN sisi darat telah rampung, sedangkan sisi udara menyentuh 97,8%.
"Progres infrastruktur dari APBN Kementerian PU secara menyeluruh per Mei 2025 mencapai 77,365%," kata Danis Hidayat Sumadilaga, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN.
Masih Tunggu Infrastruktur Selesai, Gibran dan BUMN Belum Dipindahkan
Terkait wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN atau BUMN mulai beroperasi di sana, Prasetyo menegaskan bahwa hal itu masih sebatas usulan. Pemerintah tetap fokus menuntaskan pembangunan fisik sebelum memindahkan pusat pemerintahan secara resmi.
"Kita menerima semua pendapat, tapi fokus saat ini adalah mempercepat penyelesaian pembangunan IKN," tegas Prasetyo.
Sejumlah fasilitas yang telah rampung termasuk Istana Negara, Lapangan Upacara, Kantor Sekretariat Presiden, RTJM, TPST, Bendungan Sepaku Semoi, dan Intake Sungai Sepaku.*