JEMBRANA — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana pesisir yang dipicu oleh perubahan iklim, Komandan Kodim 1617/Jembrana, Letkol Inf. M. Adriansyah, S.I.P., M.I.P., menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung pada Kamis (30/7) di Jembrana, Bali.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., tersebut dihadiri berbagai elemen strategis, mulai dari unsur TNI-Polri, BPBD, BMKG, Dinas Kesehatan, SAR, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan serta komunitas nelayan.
Dalam sambutannya, Sekda I Made Budiasa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana pesisir seperti tsunami, erosi pantai, dan banjir rob yang kini semakin nyata akibat perubahan iklim global.
"Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Pemetaan, mitigasi, hingga simulasi bencana perlu dilakukan secara berkala agar kita tidak gagap saat situasi darurat datang," ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, menyampaikan data kondisi terkini garis pantai Jembrana yang menunjukkan tren erosi cukup serius.
Dari 87,173 km panjang pantai, sekitar 21,86 km telah mengalami abrasi dengan laju pengikisan hingga 1,67 meter per tahun.
Faktor penyebab antara lain adalah gelombang tinggi, naiknya permukaan air laut, serta pembangunan pelabuhan yang mengganggu aliran alami sedimen.
Dampak lainnya juga dirasakan oleh masyarakat pesisir, mulai dari rusaknya ekosistem mangrove dan tambak, hingga turunnya hasil tangkapan nelayan akibat pemutihan karang dan degradasi lingkungan laut.
Sebagai bentuk respons, Pemkab Jembrana telah menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana.
Selain itu, pemasangan Early Warning System (EWS) dijadwalkan dilakukan di 13 desa pada Oktober 2025, serta penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di delapan desa pesisir yang dinilai rawan.
Dalam pernyataannya, Letkol Inf M. Adriansyah menegaskan bahwa TNI siap mendukung upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana melalui pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB).
"TNI siap turun langsung, tidak hanya saat bencana terjadi, tapi sejak proses mitigasi hingga tahap rehabilitasi. Namun, untuk efektivitas, perlu dilaksanakan latihan gabungan lintas instansi secara rutin," tegasnya.