SUMUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memeriksa AKBP Yasir Ahmadi, perwira menengah (Pamen) Polda Sumatera Utara, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pendalaman kasus yang sebelumnya telah menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, bersama sejumlah pihak lainnya.
"Benar (AKBP Yasir Ahmadi kita periksa), kapasitasnya sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (25/7/2025) sore.
Nama AKBP Yasir mencuat ke publik setelah keterlibatannya disebut dalam proses penyidikan. Saat ini, ia menjabat sebagai Kabag RBP (Perencanaan dan Pengembangan) di Rorena Polda Sumut.
Yasir merupakan putra daerah kelahiran Padangsidimpuan, 25 November 1983. Ia menempuh pendidikan di SMU 2 Plus Matauli Sibolga, lalu melanjutkan karier di kepolisian dengan menempuh Akademi Kepolisian (Akpol), lulus tahun 2005.
Sejak lulus, Yasir menempati berbagai posisi strategis, termasuk Kapolsek Lubuk Pakam, Kapolsek Medan Labuhan, hingga Kapolres Tapanuli Selatan pada tahun 2023. Ia dikenal aktif dalam tim Anti Illegal Logging di awal kariernya.
Namun, menjelang akhir jabatannya sebagai Kapolres Tapsel, namanya disebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai miliaran rupiah.
Dalam waktu berdekatan dengan penyidikan KPK, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat tinggi dan menengah Polri. Mutasi itu tertuang dalam Telegram Rahasia Kapolri Nomor ST/1423/VI/Kep/2025 tertanggal 24 Juni 2025.
Dalam telegram tersebut, AKBP Yasir Ahmadi digeser dari jabatan Kapolres Tapsel dan diangkat sebagai Kabag RBP Rorena Polda Sumut. Jabatan lamanya kini diisi oleh AKBP Yon Edi Winara, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjungbalai.
Hingga saat ini, KPK masih mendalami peran dan pengetahuan AKBP Yasir dalam perkara proyek pembangunan jalan tersebut. Meski masih berstatus saksi, kemungkinan adanya penetapan tersangka lain tidak ditutup sepenuhnya.
KPK juga telah menyita sejumlah dokumen dan memeriksa puluhan saksi, termasuk dari kalangan pejabat dan rekanan proyek.