JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kesepakatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat.
"Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain? Atas dasar apa tim ekonomi Indonesia menyetujui akses data rakyat Indonesia kepada negara asing tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat, khususnya kaum buruh?" tegas Said dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Menurut Said, kebijakan ini merupakan bagian dari perjanjian ekonomi yang menetapkan tarif resiprokal 19 persen bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.
Sebaliknya, barang-barang dari Amerika dapat masuk ke Indonesia tanpa bea alias 0 persen.
Ia menyebut ketimpangan tarif tersebut sebagai bentuk "penjajahan ekonomi gaya baru".
"Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal prinsip dan harga diri bangsa," ujar Said.
Said memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mencabut perjanjian tersebut, kalangan buruh akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional.
Aksi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan berbagai serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, hingga elemen masyarakat umum.
"Kami akan menggerakkan aksi nasional di seluruh Indonesia jika pemerintah tetap menjalankan perjanjian ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," tegasnya.
Said juga mengungkapkan bahwa perjanjian tarif sebelumnya yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump telah berdampak besar terhadap sektor industri di Indonesia.
Ia menyebut ribuan buruh kehilangan pekerjaan akibat kebijakan dagang yang timpang tersebut.