SEOUL –Majelis Nasional Korea Selatan gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Ibu Negara Kim Keon Hee, termasuk dugaan campur tangan dalam pemilu, kebocoran informasi rahasia, dan manipulasi saham. RUU tersebut mendapatkan dukungan 198 suara, namun gagal mencapai ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan dari 300 anggota parlemen yang hadir.
Penyelenggaraan pemungutan suara tersebut dilakukan tepat sebelum sesi sidang pleno pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Suasana di Majelis Nasional berlangsung tegang, di mana mayoritas anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang berkuasa, meninggalkan ruang utama setelah memberikan suara terkait RUU penyelidikan penasihat khusus terhadap ibu negara. PPP juga memboikot pemungutan suara pada mosi pemakzulan Presiden Yoon.
Pada bulan Februari, RUU serupa juga ditolak, dengan penghalangan dari partai yang berkuasa. Dalam pemungutan suara ulang bulan ini, RUU untuk mengesampingkan veto dari Presiden Yoon memperoleh 194 suara, dengan sedikitnya empat anggota parlemen PPP yang memberikan suara menentang.
Dengan kegagalan ini, proses penyelidikan terhadap tuduhan terhadap Kim Keon Hee kembali menemui jalan buntu, dan Majelis Nasional akan melanjutkan perhatian mereka pada agenda pemakzulan Presiden Yoon.
(N/014)