JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018 hingga 2023.
Menanggapi perkembangan terbaru ini, pihak PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung di Kejagung.
"Pertamina selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Fadjar menegaskan bahwa Pertamina akan bersikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara lancar dan transparan.
"Kami siap mendukung dan memberikan data yang dibutuhkan demi kelancaran proses hukum," ujarnya.
Layanan Energi Tetap Prioritas, Operasional Berjalan Normal
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Fadjar menegaskan bahwa layanan energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Operasional Pertamina, menurutnya, berjalan normal tanpa hambatan.
"Kami memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa," tambahnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan amanah publik, Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan di seluruh lini operasional.
Komitmen Perbaikan dan Pencegahan
Pertamina juga menyampaikan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam proses bisnis, khususnya di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan energi nasional.