JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tahun 2024, yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam proses telaah kasus tersebut, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut secara tidak langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh mengungkapkan, dugaan korupsi berkaitan dengan tambahan kuota haji sebesar 20.000 yang diterima Indonesia setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2024.
Tambahan kuota inilah yang kini menjadi perhatian KPK karena diduga terjadi penyimpangan dalam alokasinya.
"Itu kan ada penambahan kuota. Ketika Pak Jokowi ke Saudi, Indonesia dapat penambahan kuota 20 ribu. Nah itu lagi dikaji, dugaannya ada pada 2024," kata Fitroh saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (10/7/2025).
KPK mendalami dugaan pengalihan kuota dari jemaah haji reguler ke jemaah haji khusus yang dianggap bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
"Mestinya untuk reguler tapi digunakan untuk khusus. Itu saja sih poinnya," imbuh Fitroh.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menyatakan kemungkinan memanggil eks Menteri Agama Yaqut, tergantung hasil pemeriksaan para pihak yang terkait dalam perkara ini.
"(Pemanggilan) eks Menag itu relatif. Semuanya tergantung hasil pemeriksaan itu seperti apa," ujar Setyo pada Kamis (26/6/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah membenarkan bahwa penyelidikan tengah berjalan, meski belum dibuka ke publik secara detail.
"Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag)," ucap Asep, Kamis (19/6/2025).
Kasus ini mendapat perhatian publik karena menyangkut dana besar, integritas pengelolaan ibadah haji, serta nama-nama penting dalam pemerintahan. KPK menyatakan akan tetap transparan dan profesional dalam penanganan kasus ini.*