Meuligoe -Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Acara yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7), dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, serta berbagai unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan alim ulama.
Gubernur Muzakir menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh. Ia menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029 bertema "Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan" dengan sembilan misi strategis "Cap Sikureung" yang mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan kualitas birokrasi dan pelestarian lingkungan.
Musrenbang ini juga membahas penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, serta RPJPA Aceh 2025–2045.
Gubernur menyoroti tantangan utama berakhirnya Dana Otonomi Khusus pada 2027 dan meminta dukungan percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memastikan kelanjutan pembangunan dan perdamaian.
"Harapan kami kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan DPR/DPD asal Aceh agar mendukung percepatan revisi UUPA," ujar Muzakir.
Selain itu, Gubernur menekankan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta sejumlah proyek strategis seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue) dan Terowongan Gurutee (Aceh Barat).
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya menekankan sinergi perencanaan daerah dan nasional, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% pada 2025.
Ia juga menyoroti variabilitas belanja daerah di Aceh dan perlunya peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy mengajak pemerintah daerah memaksimalkan Dana Otsus sebagai akselerator pembangunan dengan efisiensi belanja dan fokus pada proyek terobosan.
Ia menyebut sejumlah kebijakan utama seperti percepatan eksploitasi migas di Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun dan KPBPB Sabang, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian unggulan seperti kopi Gayo dan tanaman pangan.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih maju dan mandiri.*